Implementasi SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
Jika Anda Membutuhkan Jasa Pengurusan SNI Minyak Goreng Sawit
hubungi kami
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengimplementasikan regulasi terkait pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara wajib lewat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.46 Tahun 2019. Peraturan SNI wajib ini telah mulai berlaku 1 Januari 2020.
SNI 7709:2019 Minyak Goreng Sawit sendiri diresmikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) setelah dilakukan serangkaian proses formulasi oleh Komite Teknis Makanan dan Minuman. SNI ini ialah perubahan dari SNI 7709:2012.
Deputi Pelaksanaan Standar serta Akreditasi BSN, Zakiyah menerangkan kalau regulasi SNI Minyak Goreng Sawit berlaku secara wajib sejak tahun 2013 lewat Peraturan Menteri Perindustrian No.87/M-IND/PER/12/2013. Regulasi ini mengalami perubahan dan penundaan untuk diterapkan, sampai penerbitan regulasi pemberlakuan SNI wajib Minyak Goreng Sawit melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.46 Tahun 2019.
Bagi Zakiyah dalam penjelasan persnya, perusahaan ataupun industri yang sudah mempunyai Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.87/M-IND/PER/12/2013, diberi jangka waktu 12 bulan untuk menyesuaikan diri terhadap Peraturan Menteri Perindustrian RI No.46 Tahun 2019.
Tidak hanya itu, perusahaan/industri yang sudah mempunyai SPPT SNI minyak goreng sawit SNI 7709: 2012 serta sudah melakukan survailen/verifikasi dalam jangka waktu 6 bulan sebelum 1 Januari 2020, bisa melakukan penggantian sertifikasi jadi SPPT SNI 7709:2019 selama sesuai dan memenuhi persyaratan mutu. “Untuk sementara, pelaku usaha masih dapat memproduksi atau mengemas minyak goreng sawit dengan kemasan tanpa tanda SNI sampai dengan 30 Juni 2020 dan masih dapat beredar sampai dengan 31 Desember 2021”, terang Zakiyah
Bersumber pada informasi dari bangbeni.bsn.go.id hingga kini terdapat 78 SPPT SNI minyak goreng sawit yang terdaftar dalam aplikasi bangbeni.
Kenapa SNI ini diadopsi jadi regulasi, sehingga SNI berlaku secara wajib? Zakiyah berkata, SNI tersebut sudah melewati pertimbangan teknis oleh kementerian terkait sebab menyangkut permasalahan kesehatan manusia. Dalam pemberlakuan secara wajib SNI minyak goreng sawit telah menimbang segala aspek yaitu kesiapan pelaku usaha serta lembaga epenilai kesesuaian.
“Tidak hanya melindungi produsen serta konsumen, pemberlakuan standar ini menunjang implementasi fortifikasi pangan dalam rangka mengurangi angka stunting masyarakat serta meningkatkan daya saing produk. Minyak goreng sawit dalam SNI 7709:2019 ialah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang sudah melewati proses fraksinasi, dengan atau tanpa akumulasi bahan pangan lain serta bahan tambahan pangan, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A”, jelasnya.
Berdasarkan pada SNI 7709:2019, persyaratan mutu kandungan vit A minimun 45 IU/ gram. Bersumber pada regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.46 Tahun 2019 pengujian kesesuaian vitamin A dilakukan terhadap contoh yang diambil di pabrik.
Regulasi Pemerintah tentang pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib, oleh BSN sudah dinotifikasikan ke para anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai informasi pergantian terhadap regulasi yang tadinya sudah dinotifikasi pada tahun 2013, untuk memberikan peluang para pelaku usaha melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.46 Tahun 2019.
Harapan Zakiyah, pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib bisa secara efektif dan efisien diterapkan. Dalam masa transisi, penindakan belum akan diterapkan oleh satgas pangan. “Apabila ada penyalahgunaan penindakan bisa memberi tahu pada satgas pangan POLRI dengan kontak 081288211678,” ucap Zakiyah.
Sumber Berita : https://www.topbusiness.id/30160/sni-wajib-bagi-minyak-goreng-sawit.html
1 thought on “Implementasi SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib”